KOLAKA- BEDAH. co.id.
Selasa, 28 April 2026 -Berawal 1 Januari 2026, Terulang 10 Januari, Kini 27 April Jebol Makin Parah. Media Berkali-kali ke DLH Tak Digubris, PT CNI Bungkam. Lumpur Muntah di Belakang Rumah Warga.
Berawal dari 1 Januari 2026, pemukiman warga Desa Lapao-pao, Kecamatan Wolo, dilanda banjir lumpur yang diduga akibat jebolnya kolam sedimen PT CNI
Bencana itu terulang pada 10 Januari 2026. Lumpur tanah merah kembali menerjang rumah, sawah, dan empang warga. Namun sampai hari ini, belum ada tindakan tegas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kolaka
Ironisnya, media pers ini sudah berulang kali mendatangi kantor DLH Kolaka untuk mengadukan kasus ini. Hasilnya nihil. Memasuki musim penghujan, tidak ada klarifikasi dari PT CNI maupun DLH Kolaka apakah laporan media ini sudah ditindaklanjuti atau tidak.
Puncaknya, Senin 27 April 2026, muntahan lumpur PT CNI tidak lagi mengikuti jalur pembuangan. Lumpur penampakan diri dari belakang-belakang rumah warga, belakang SMA, langsung ke pemukiman. Aliran sungai kecil di desa itu berubah menjadi sungai lumpur yang sangat deras.
“Kalau ini terus dibiarkan, nyawa warga tak berharga lagi. Ditukar dengan bijih nikel. Sangat ironis memang. Jeritan para warga hanya sekedar bernyanyi sedih belaka,” teriak seorang ibu rumah tangga Desa Lapao-pao sambil menunjuk rumahnya yang terendam lumpur, Senin (27/4/2026).
Sejak 1 Januari hingga 27 April 2026, warga Lapao-pao hidup dalam teror lumpur. Empat bulan tanpa solusi. Padahal PP No. 22/2021 mewajibkan perusahaan tambang menjamin kolam sedimen berfungsi dalam kondisi cuaca apapun.
Fakta di lapangan, setiap hujan lumpur langsung muntah. Artinya kolam sedimen PT CNI diduga gagal total. Lebih parah lagi, PT CNI bungkam. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada perbaikan,
Sementara DLH Kolaka sebagai pengawas diduga melakukan pembiaran. Media ini datang berkali-kali ke kantor, tapi laporan *diduga tidak ditindaklanjuti. Kabid DLH Asnur bahkan diduga memblokir nomor wartawan saat dikonfirmasi kasus ini.
NYAWA WARGA vs BIJIH NIKEL: SIAPA TANGGUNG JAWAB?
Kolam sedimen jebolnya PT CNI melintang:
1. *UU No. 32/2009 Pasal 98*: Pencemaran lingkungan, ancaman *3-10 tahun penjara + denda Rp3-10 miliar*.
2. *UU No. 3/2020 Pasal 161B*: Tidak mengelola limbah tambang, ancaman *5 tahun + denda Rp100 miliar*.
3. *UU Pers Pasal 18*: Menghalangi kerja jurnalistik, ancaman *2 tahun penjara* – jika terbukti Asnur memblokir wartawan.
*TUNTUTAN KERAS WARGA & RADAR METRO:*
1. *Menteri LHK & Gakkum KLHK* ambil alih kasus ini. DLH Kolaka diduga tidak mampu.
2. *Kapolda Sultra* pidanakan arah PT CNI & oknum DLH yang diduga lalai. Ini *kejahatan lingkungan berulang sejak Januari*.
3. *Bupati Kolaka* copot Kepala DLH dan Kabid Asnur. Bentuk tim audit independen semua kolam sedimen PT CNI.
4. *Komnas HAM* turun. Nyawa warga Lapao-pao terancam tiap hujan. Ini pelanggaran hak atas lingkungan hidup.
5. *PT CNI ganti rugi total* sejak 1 Januari 2026. Hitung semua sawah gagal panen, empang mati, rumah rusak.
Awak media ini bertanya: Apakah laporan media ini sejak Januari sudah ditindaklanjuti DLH? Jika ya, mana buktinya? Jika tidak, apa alasan pembiaran 4 bulan ini?
Hingga berita ini tayang, manajemen PT CNI bungkam. Kepala DLH Kolaka tidak menjawab. Nomor Kabid Asnur diduga memblokir redaksi.
Laporan : Tim Investigasi
Editor: Rsk
