JAKARTA-BEDAH.co.id .
Kamis, 28 Mei 2026 – Suasana Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, memanas kembali. Setelah menegaskan posisi wakil rakyat yang wajib berpihak pada kepentingan rakyat, anggota dewan lainnya, Deddy Sitorus, melancarkan interupsi tajam dan kritis terkait kebijakan distribusi lahan dan tanah di Indonesia. Ia menyoroti ketimpangan yang sangat mencolok antara luas tanah yang diberikan kepada rakyat dibandingkan dengan yang dikuasai oleh sektor usaha besar, korporasi, dan pengusaha.
Dalam pembahasan mengenai program Reforma Agraria, Deddy Sitorus mempertanyakan logika dan angka yang disampaikan. Ia menegaskan, dari total luas wilayah negara yang mencapai sekitar 100 juta hektar, pemerintah hanya menargetkan membagikan sekitar 4,4 juta hektar untuk rakyat. Angka ini dinilainya sangat kecil dan tidak sebanding jika dibandingkan dengan luas lahan yang dikuasai oleh kelompok usaha.
“100 juta hektar luas negara, ini 4 juta dibagi pada rakyat. Anda sebutkan di sini, gimana sih Anda berpikir? 4,4 juta hektar tanah yang dikuasai oleh negara diberikan kepada rakyat. Kami minta datanya, Mbak,” tegas Deddy Sitorus dengan nada kritis di hadapan peserta rapat.
Tidak berhenti di situ, ia meminta perbandingan data yang jelas. Deddy menuntut diketahui berapa luas tanah yang justru dikuasai oleh perkebunan kelapa sawit (HGU), Hutan Tanaman Industri (HTI), Hak Pengusahaan Hutan (HPH), hingga sektor pertambangan. Ia menilai ketimpangan ini adalah bukti nyata bahwa kebijakan selama ini lebih banyak menguntungkan pihak pengusaha daripada masyarakat luas.
“60 tahun kita bagi 4.000.400 kepada rakyat. Untuk HGU sawit berapa juta hektar, Mbak? Satu… untuk luas HTI berapa juta hektar? Untuk HPH berapa juta hektar? Untuk tambang berapa juta hektar? Kasih datanya!” serunya lantang, meminta transparansi penuh.
Pernyataan keras ini sejalan dengan pesan sebelumnya yang disampaikan rekan sejawatnya di ruangan yang sama: bahwasanya wakil rakyat hadir untuk memperjuangkan hak rakyat, bukan melindungi kepentingan pengusaha atau oligarki. Ketimpangan alokasi lahan ini disebut sebagai salah satu bukti nyata di mana posisi rakyat masih terpinggirkan, sementara segelintir pihak menguasai sebagian besar sumber daya tanah negara.
Serangkaian pernyataan tegas di Gedung Nusantara ini kini menjadi sorotan publik, menjadi bukti bahwa di lembaga wakil rakyat sendiri, mulai tumbuh keberanian untuk mengangkat isu ketidakadilan struktural dan meminta kebijakan yang benar-benar berpihak pada kedaulatan rakyat atas tanah dan kekayaan alamnya.
“Jangan takut dengan pengusaha! Jangan takut dengan oligarki! Mereka punya uang, tapi kita punya rakyat!” — pesan ini kembali menggema dan menguatkan kritik Deddy Sitorus, menegaskan bahwa kekuatan terbesar wakil rakyat bukanlah dukungan modal, melainkan dukungan rakyat banyak yang berhak mendapatkan haknya atas tanah air sendiri.
Sumber : Redaksi
Editor: Rsk
