GOWA- BEDAH. co.id.
Rabu, 15 Juli 2026 -Gelombang aksi massa menyuarakan aspirasi yang terjadi di Kabupaten Gowa pada 13 dan 14 Juli 2026. Berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok perempuan, turun ke jalan melakukan long march sebagai bentuk mosi tidak percaya sekaligus desakan agar Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Gowa bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Aksi selama dua hari ini dipicu oleh kekhawatiran masyarakat terhadap proses legislasi yang dinilai sarat dengan kepentingan politik serta mengabaikan prosedur hukum. Massa secara tegas menuntut agar Pansus Hak Angket tidak menyalahgunakan izin dan memastikan setiap langkah yang diambil didasarkan pada fakta serta data, bukan fitnah maupun kepentingan pribadi.
Dalam orasinya, perwakilan massa menegaskan dukungan mereka terhadap kepemimpinan Bupati Gowa. Mereka menolak tindakan keras yang dianggap mencederai moral serta harga diri daerah.
“Kami menuntut Pansus DPRD Gowa bekerja sesuai aturan dan prosedur. Jangan jadikan hak angket sebagai alat untuk kepentingan politik atau ajang permusuhan. Fokuslah pada pengawasan kinerja, anggaran, dan kebijakan publik yang berdampak langsung pada rakyat,” tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.
Para pengunjuk rasa juga menekankan bahwa proses hak angket seharusnya tidak digunakan untuk mengungkap kehidupan pribadi yang mencederai martabat pemimpin dan daerah. Masyarakat Gowa berkomitmen untuk terus mengawal pemerintahan dengan hati nurani dan menuntut transparansi total dari pihak DPRD.
Aksi ini menjadi pengingat bagi para legislator bahwa mata rakyat Gowa terus melakukan manuver di ruang-ruang Pansus. Masyarakat menyatakan kesiapannya untuk melakukan perlawanan yang lebih masif jika Pansus tetap menyetujui melangkahi ketentuan hukum dan etika sebagai wakil rakyat.
Sumber: Redaksi
Editor: Rsk
