JAKARTA-BEDAH.co.id.
Rabu 06 Agustus 2025, Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta dalam rangka mematangkan persiapan Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) 2025 yang dijadwalkan akan digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik, menyebut Rakornas PHD 2025 akan menjadi yang terbesar dalam sejarah pelaksanaan kegiatan serupa. Menurutnya, Rakornas ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat sinergi produk hukum daerah agar selaras dengan arah pembangunan nasional dan mendukung iklim investasi yang sehat.
“Rakornas ini bukan hanya seremoni, tetapi menjadi momentum untuk memastikan regulasi daerah tidak menjadi hambatan, melainkan menjadi katalisator pertumbuhan dan investasi,” ujar Akmal.
Rakornas yang akan dipusatkan di kompleks Kantor Gubernur Sultra tersebut akan menghadirkan berbagai agenda strategis, seperti apel pemantapan implementasi produk hukum daerah, forum koordinasi, talk show lintas kementerian, hingga pameran ekonomi kreatif yang melibatkan pelaku UMKM dan inovator dari berbagai daerah.
Puncak kegiatan akan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, sebagai simbol penguatan kerja sama antar-kementerian dalam membentuk regulasi yang harmonis dan pro-investasi.
Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sultra untuk menjadikan Rakornas PHD 2025 sebagai tonggak penting dalam reformasi kebijakan hukum daerah.
“Rakornas ini menjadi bagian dari upaya kami untuk mewujudkan regulasi yang akuntabel, adaptif, dan mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan di daerah,” tegasnya.
Dengan pelaksanaan Rakornas ini, diharapkan daerah dapat memperkuat kapasitas legislasi yang responsif terhadap dinamika pembangunan nasional serta meningkatkan kontribusi dalam mendorong daya saing regional.
Narasumber : fikar Silondae
Editor : RESKI CFLE
Reporter : Red A.Sukarno.B.
