KENDARI-BEDAH.co.id.
Kamis 07 Agustus 2025, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. M. Ridwan Badalla, S.Pd., M.M., menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi yang mengusung tema “Sinergi Dukcapil dan Kominfo melalui Fasilitasi Jaringan Komunikasi Data dalam Mendukung Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik Berbasis Digital.”
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Dukcapil Sultra, Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data, para pejabat administrator Disdukcapil Provinsi Sultra, serta para Kepala Dinas Dukcapil dan Kominfo kabupaten/kota se-Sultra beserta perwakilannya.
Dalam pemaparannya, Dr. Ridwan Badalla menegaskan pentingnya peran strategis antara Dinas Kominfo dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam mendukung transformasi digital pemerintahan, khususnya dalam implementasi program Satu Data Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.
“Kominfo bertanggung jawab atas pemanfaatan data kependudukan, mulai dari pengelolaan, pemeliharaan, hingga aspek keamanan data. Kami memastikan bahwa data tersebut aman, terjaga, dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh instansi terkait,” jelasnya.
Di sisi lain, lanjut Dr. Ridwan, Dukcapil berperan sebagai pengguna data yang mengakses informasi kependudukan melalui jaringan aman seperti VPN-IP, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi paket data kepada instansi pengguna lainnya.
Ia juga menyoroti perubahan pola akses informasi di masyarakat. “Dulu kita mengakses informasi melalui perpustakaan, sekarang masyarakat mencarinya lewat Google, bahkan menggunakan Artificial Intelligence (AI). Ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya kebutuhan, tapi keniscayaan,” ujar Dr. Ridwan.
Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa digitalisasi pelayanan publik menjadi bagian penting dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, ASR-HUGUA, yaitu “Terwujudnya Sultra Maju Menuju Masyarakat Aman, Sejahtera, dan Religius”. Salah satu misi utamanya adalah mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan berintegritas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis digital.
Narasumber : Fikar Silondae
Editor : RESKI CFLE
Reporter : Red A, Sukarno.B.
