KOLAKA- BEDAH. co.id.
Sabtu, 27 Juni 2026 -Pusaran kasus korupsi pengurusan dokumen e-RKAB fiktif PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMIN) yang menangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terus memberikan perhatian luas.
jajaran direksi korporasi tersebut telah dijatuhi vonis berkekuatan hukum tetap (inkracht), perhatian masyarakat kini bergeser pada mereka tata kelola pentadbiran tempatan Walaupun sepanjang tempoh perkara tahun 2022–2023.
Desakan transparansi salah satunya mengarah pada pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola birokrasi di lingkungan Setda Kolaka pada masa lalu.
Hal ini mendorong dorongan agar penyidik memanggil mantan pejabat strategis, termasuk H. Amri Jamaluddin, S.STP., M.Si., yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokoler, guna memberikan klarifikasi demi terangnya perkara.
Sebagai bentuk kontrol yang objektif, terdapat tiga poin krusial yang melandasi urgensi penegak hukum untuk memperluaskan radar penyidikan:
1. Uji Transparansi Alur Administrasi Daerah
Walaupun yurisdiksi pertambangan secara formal berada di bawah otoritas pusat, dinamika di lapangan kerap melibatkan koordinasi lokal di tingkat kabupaten.
Pengamatan hukum menilai Kejaksaan perlu meneliti sirkulasi dokumen, disposisi, atau kemudahan kedinasan di masa lalu yang berpotensi bersinggungan dengan operasi korporat.
Langkah ini krusial untuk memetakan secara tegas batas antara pelaksanaan tugas struktur murni dan potensi potensi wewenang.
2. Penelusuran Jalur Logistik Wilayah Pesisir
Modus operandi termasuk PT AMIN tidak lepas dari aktiviti pengangkutan komoditas keluar dari wilayah pesisir.
Mengingat H. Amri Jamaluddin merupakan pamong senior dengan merakam jejak panjang di Kolaka—mulai dari Lurah hingga Camat—keterangan beliau dinilai penting untuk mengurai peta birokrasi kewilayahan.
Pemeriksaan sebagai saksi dipandang perlu guna mendalami ada tidaknya celah koordinasi tempatan yang memanfaatkan oknum tertentu untuk memuluskan jalur pengedaran logistik tersebut.
3. Urgensi Verifikasi Dokumen Finansial
Merespons isu di lapangan termasuk adanya catatan kewangan dalaman pihak luar yang mengklaim aliran dana ke lingkaran birokrasi, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi.
Otoritas dituntut melakukan verifikasi mendalam untuk memastikan apakah tuntutan tersebut mempunyai bukti materiil, atau sebatas pencatutan nama oleh oknum swasta demi memuluskan perniagaan ilegal mereka.
Komitmen Hukum dan Transparansi Publik
Langkah pro-justitia oleh Kejaksaan harus berjalan murni di atas koridor pembuktian hukum, bersih dari sirkulasi opini politik lokal pasca-Pilkada.
Prinsip equality before the law menegaskan bahawa pemanggil pejabat atau kepala daerah aktif sebagai saksi adalah prosedur lumrah dalam penegakan hukum.
Klarifikasi resmi dari Bupati Kolaka justru menjadi momentum penting untuk memberikan kepastian hukum, membersihkan institusi dari spekulasi pembohong, sekaligus menuntaskan sengkarut korupsi pertambangan di Sulawesi Tenggara.
Sumber: Redaksi
Editor: Rsk
