Kontroversi Klaim Pembangunan Jembatan Tona : Antara Fakta dan Pencitraan Politik

         SULTRA-BEDAH.co.id.

Minggu 20 Juli 2025, Polemik seputar proyek pembangunan Jembatan Tona yang menghubungkan Pulau Buton dan Pulau Muna kembali mencuat ke publik. Kali ini, perhatian tertuju pada pernyataan kontroversial dari anggota DPD RI asal Sulawesi Tenggara, Umar Bonte, yang mengklaim bahwa proyek tersebut merupakan hasil kerja keras Penjabat Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto.

Pernyataan Umar Bonte yang kerap dijuluki “Sang DPD Konten” karena aktivitasnya yang aktif di media sosial—menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Kritik utama menyoroti tidak adanya data konkret yang mendukung klaim bahwa Andap merupakan pengusul atau penggerak utama proyek tersebut.

Sejarah Panjang Jembatan Tona

Fakta sejarah menunjukkan bahwa gagasan pembangunan Jembatan Tona sudah muncul sejak era Gubernur La Ode Kaimuddin. Meski telah dilakukan feasibility study oleh Pemkot Baubau, proyek ini sempat mandek karena keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2019, legislator senior Ridwan Bae menggulirkan kembali wacana percepatan pembangunan jembatan ini. Penelitian teknis dan sosial ekonomi pun dilakukan oleh tim dari Balitbang Provinsi Sultra, yang diketuai oleh Dr. Bahtiar dan Dr. Romi Tamburaka. Hasil riset menyarankan perubahan desain dari jembatan berkaki menjadi jembatan gantung, serta pergeseran titik nol karena alasan geologis dan sosial.

Sayangnya, pandemi COVID-19 membuat program ini kembali vakum. Upaya untuk menghidupkan kembali proyek ini muncul kembali di masa kepemimpinan Gubernur Ali Mazi, namun belum terealisasi.

Andap Tidak Pernah Usulkan?

Berdasarkan informasi dari sumber perencanaan dan keuangan di lingkungan Pemprov Sultra, tidak ditemukan bukti bahwa Andap Budhi Revianto pernah mengusulkan proyek Jembatan Tona dalam dokumen resmi perencanaan maupun penganggaran tahun 2025. Bahkan selama masa jabatannya sebagai Pj. Gubernur, isu pembangunan jembatan ini tidak pernah menjadi prioritas yang disampaikan secara terbuka atau formal ke pemerintah pusat.

Klaim bahwa Jembatan Tona dianggarkan atas inisiatif Andap dinilai sebagai upaya pencitraan oleh sejumlah pihak yang mengenal sejarah panjang proyek ini.

Peran Gubernur ASR dan Legislator Senior

Langkah konkret terhadap realisasi proyek ini justru datang dari Gubernur Sultra 2025–2030, Andi Sumangerukka (ASR), yang dalam beberapa kali kunjungan kerja menerima aspirasi masyarakat dan kepala daerah di Kepulauan Buton. ASR secara aktif melakukan negosiasi dan koordinasi ke Kementerian PUPR.

Hasilnya, Menteri PUPR, didampingi Dirjen terkait, serta legislator asal Sultra seperti Ridwan Bae dan Ali Mazi, meninjau langsung lokasi pembangunan. Di titik nol jembatan, Menteri PUPR menginstruksikan agar anggaran pembangunan dimasukkan dalam APBN 2026.

Ini menandakan bahwa langkah-langkah strategis dan diplomatis oleh ASR menjadi titik balik penting dalam realisasi proyek ini bukan klaim sepihak dari tokoh lain.

Hoaks dan Politisasi Isu Pembangunan

Sejumlah pihak menilai bahwa pernyataan Umar Bonte lebih banyak mengandung unsur provokasi dan pencitraan ketimbang kontribusi nyata. Kritiknya terhadap figur-figur seperti Ridwan Bae, Ali Mazi, maupun ASR dianggap tidak berdasar dan tidak disertai dengan solusi nyata atau data faktual.

Aktivitas Umar Bonte di media sosial yang kerap menyebarkan konten berbau provokatif tanpa pembuktian yang kuat, juga dinilai kontraproduktif terhadap iklim demokrasi yang sehat. Apalagi, rekam jejak kiprahnya di DPD RI hingga kini belum menunjukkan kontribusi langsung terhadap pembangunan infrastruktur atau program strategis di Sultra.

Penutup

Kisruh narasi tentang siapa penggagas dan penggerak utama proyek Jembatan Tona semestinya dijernihkan melalui data dan dokumen resmi, bukan lewat klaim media sosial yang sarat dengan kepentingan politik jelang 2030. Masyarakat Sultra perlu melihat secara objektif siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya membangun narasi.

Ke depan, pembangunan Jembatan Tona diharapkan tidak lagi menjadi bahan politisasi, melainkan fokus pada manfaat riil yang akan dirasakan oleh masyarakat di Kepulauan Buton dan Muna.

Sumber LP : Red

Editor : RESKI CFLE

Reporter : Red. A.sukarno.B.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *