KENDARI-BEDAH.co.id.
Kamis, 30 April 2026 -Jaringan Anti Korupsi (JARAK) Sulawesi Tenggara secara tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk segera mengaktifkan instrumen pengawasan maksimal melalui operasi senyap di wilayah Sulawesi Tenggara.
Langkah ini sangat mendesak menyusul munculnya berbagai indikasi kuat praktik yang diduga melibatkan oknum pejabat maupun pihak penyelenggara pemerintahan.
Ketua Umum LSM JARAK Sultra, Yunus Mbatono, menyatakan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara progresif untuk menjawab keresahan masyarakat atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang mencederai prinsip keadilan.
Landasan Filosofis: Kesetaraan di Mata Hukum
Pernyataan ini didasarkan pada prinsip Equality Before the Law, di mana:
Tiada Imunitas Pejabat: Jabatan politis maupun birokrasi tidak boleh menjadi perisai untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
Keadilan Distributif: Setiap rupiah dalam APBD/APBN harus sampai ke tangan masyarakat, bukan menguap dalam bentuk gratifikasi atau suap proyek.
Integritas Birokrasi: Praktik suap jabatan harus diberantas demi menjamin bahwa hanya orang-orang berkompeten yang mengisi posisi strategis, bukan mereka yang mampu “membeli” kursi.
JARAK Sultra menyoroti beberapa sektor krusial yang memerlukan intervensi langsung dari KPK:
Sektor Proyek APBD: Indikasi adanya pengaturan pemenang tender (kondisional) dan dugaan pemberian fee proyek kepada beberapa oknum pemangku kebijakan.
Jual Beli Jabatan: Adanya Dugaan praktik mutasi jabatan yang didasari atas mahar politik atau setoran tertentu tanpa sistem meritokrasi dalam lingkup pemerintahan di salah satu daerah.
Gratifikasi Sistematis: Dugaan Praktik pungutan liar dan penerimaan hadiah yang berkaitan dengan kewenangan jabatan di sektor sumber daya alam dan perizinan.
Adanya dugaan dalam gratifikasi atau suap jabatan, KPK diminta harus segera bertindak. Kami meminta KPK melakukan operasi senyap agar oknum-oknum yang merasa kebal hukum ini dapat diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegas Yunus.
Ia menambahkan, LSM JARAK Sultra siap bersinergi dengan lembaga antirasuah dalam menyediakan data awal guna mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan di Bumi Anoa.
Penegakan hukum melalui operasi senyap adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak rakyat dari perilaku koruptif para pemegang kekuasaan. Imbuhnya.
Sumber : Redaksi
Editor : Rsk
Reporter : Red Fikar Silondae
