KENDARI-BEDAH.co.id.
Kamis,16 Oktober 2025, – Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, SE, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) awal bersama para nelayan tradisional, pemilik kapal, pengelola SPBN Lapulu, serta perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan (KKP) Kota Kendari. RDP yang berlangsung di ruang rapat Wakil Wali Kota ini membahas isu distribusi dan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi khusus nelayan,Rabu,15 Oktober 2025.
Pertemuan ini dilatarbelakangi oleh sejumlah keluhan Masyarakat dari para nelayan terkait pendistribusian BBM solar subsidi yang selama ini disoroti karena diduga melebihi kapasitas dan tidak merata. Sistem distribusi yang dinilai belum sepenuhnya transparan juga menjadi perhatian utama dalam diskusi tersebut.
Dalam forum itu, perwakilan nelayan Kota Kendari mengusulkan adanya pembatasan distribusi BBM subsidi maksimal 2 ton per kapal. Usulan ini diharapkan dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan memastikan pemerataan bagi seluruh nelayan tradisional.
> “Kami minta agar BBM subsidi khusus nelayan diberikan batasan maksimal 2 ton per kapal,” ujar salah satu perwakilan nelayan dalam RDP.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Wali Kota Kendari menyatakan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM subsidi di SPBN Lapulu. Ia menegaskan pentingnya pengawasan bersama agar subsidi tepat sasaran dan mendukung keberlanjutan usaha nelayan kecil.
> “Pemerintah kota akan menindaklanjuti laporan ini dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan adil, transparan, dan sesuai peruntukannya,” ujar Sudirman.
RDP ini merupakan langkah awal dari proses pembenahan tata kelola distribusi BBM subsidi di Kota Kendari, terutama bagi sektor perikanan tradisional yang menjadi tulang punggung ekonomi pesisir.
Sumber : erik
Editor : RESKI CFLE
Reporter : Red Fikar Silondae
